Sengkarut Masalah Penanganan Pandemi Di Yogyakarta

Oleh: Muh. Akmal Ahsan, Ketua Umum DPD IMM DIY

Rentetan kasus dan persoalan penanganan pandemi di Yogyakarta harus dievaluasi. Pemerintah harus mampu mengurai benang masalah penanganan seturut bertanggung jawab pada segala lingkar persoalan penanganan

Pada bulan Juli 2021 kuantitas kasus kematian akibat Covid-19 melonjak tajam mencapai 3.122 kasus kematian. Jumlah tersebut menunjukkan pelonjakan kasus enam kali lipat bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Medcom, 3/08/2021). Rentetan kabar kematian dan penyebaran virus yang meningkat membuat Yogyakarta berada dalam kegetiran, kepanikan dan rasa ketakutan yang dalam.

Tak lekang ingatan kita pada pada wafatnya pengayuh becak yang positiv Covid-19 di depan pintu Keraton Yogyakarta (Tempo, 27/07/2021) atau kegetiran dari kasus warga Kulon Progo yang memasang spanduk rela menjual ginjal sebagai dampak dari Covid-10 (Suara Jogja, 27/07/2021). Keperihan yang lain tergambar dari cerita dibalik hotline darurat Covid (CNN, 26/072021). Suasana mencekam juga menggelayuti media sosial, banyak dari warga yang kelimpungan untuk mendapatkan akses kesehatan dari pemerintah. Kenyataan tersebut patut mengundang kritik menyoal efektifitas penanganan pandemi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wabah membuka tabir segala sengkarut masalah yang mengendap di Provinsi DIY. Mulai dari buruknya sistem kesehatan, lemahnya sistem pemerintahan dan residu persoalan sosial-ekonomi yang tersimpan dibalik ujaran-ujaran simbolik dan sloganistik elit politik di Yogyakarta. Melonjaknya kasus kematiaan di pertengahan tahun 2021 ini adalah bom waktu dari masalah kita sejauh ini.

Sengkarut masalah penanganan pandemi di Yogyakarta tidak sesederhana bayangan para manusia pseudo-sains, bukan juga sekadar persoalan kesehatan medis belaka. Lebih dari itu, problem penanganan pandemi di provinsi ini adalah lingkaran persoalan, mulai dari buruknya perencanaan penanganan, lemahnya sistem pendataan dan rapuhnya tata kelola pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah menangani pandemi akhirnya berhenti dalam ujaran pembenaran, chauvinistik dan bahkan pula sikap melemparkan tanggung jawab. Pernyataan “Saya nggak kuat untuk ngragati (membiayai) rakyat sak Yogya” cukup menggambarkan betapa wilayah ini tak cukup sanggup menangani gelombang pandemi beserta segala dampaknya.

Sejak setahun terakhir, keseriusan pemerintah menangani pandemi memang patut dipertanyakan, tata kelola kebijakan menyoal kesehatan acap sering tidak seirama dengan program pemerintah yang lain. Sehingga wajar belaka bila publik meragukan konsistensi pemerintah menangani pandemi. Pada maret 2020, misalnya, alih-alih serius menurunkan angka kasus kematian, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta malah mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa Yogyakarta telah aman dan siap untuk dikunjungi oleh wisatawan dengan produk wisata yang prima. Kebijakan tersebut nyata kontradiktif dengan usaha menangani wabah. Hal lain yang membingungkan adalah program pembangunan pagar alun-alun (Harian Jogja, 28/07/2020), sesiapapun juga paham, program tersebut tidak tepat di masa krisis. Terakhir, suasana perih bercampur amarah menemani pemberitaan kasus Korupsi Parkir ABA Malioboro.

Masalah lain yang perlu diamati ialah menyoal kebijakan di bidang sosial-ekonomi. Belakangan terlihat angka anak terlantar akibat Covid-19 terus meningkat (Republika, 6/8/2021). Gambaran tersebut seolah menguak tabir problem sosial-ekonomi Yogyakarta yang sebelum Covid-19 selalu berada dalam angka kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Gumpalan amarah dan sikap pesimis pada kebijakan pemerintah itulah yang kemudian dinyatakan dalam simbol pengibaran bendera putih, mereka menyerah (Kompas, 30/72021). Alih-alih meminta maaf dan bertanggung jawab, pemerintah melalui aparatusnya (Satpol PP) justru turun tangan menurunkan bendera. Terlihat betul bahwa demi membela diri, pemerintah membangun tembok pembelaan melalui pendekatan teknokratis dan militeristik. Hal lain yang memilukan adalh cerita dari Bambang Sri Sabdono warga yang mengusung poster protes penerapan PPKM di Perempatan Balai Kota Jogja (Harian Jogja, 29/07/2021).

Kita juga tidak boleh abai mengamati distribusi bantuan sosial dari pemerintah. Juli silam, diperoleh data bahwa pemerintah telat memberi bantuan sosial, khsususnya bagi warga masyarakat yang memilih isolasi mandiri (Tempo,7/7/2021). Banyak dari mereka justru memperoleh bantuan selesai isolasi mandiri dijalankan. Akibatnya, bantuan sosial dari pemerintah tidak lagi memiliki nilai kegunaan. Begitu juga buruknya pendataan dan distribusi bantuan bagi warga terdampak ekonomi. Bantuan dana hibah dari pemerintah berbenturan dengan masalah administrasi yang tak kunjung usai. Tak ayal, sebanyak 1.300 PKL Malioboro tak mendapatkan bantuan dana hibah sebab mereka bukan anggota koperasi (Kompas, 5/08/2021).

Rentetan kasus dan persoalan penanganan pandemi di Yogyakarta harus dievaluasi. Pemerintah harus mampu mengurai benang masalah penanganan seturut bertanggung jawab pada segala lingkar persoalan penanganan; merombak kembali sistem pendataan, menyegarkan sistem kesehatan, memperbaharui pola kebijakan seturus memberi kepastian bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi. Pemerintah provinsi harus serius menangani wabah dan tidak berhenti pada sikap chauvinistik, sloganistik dan pembelaan.

Akhirnya, kita berharap badai pandemi segera berakhir seirama dengan pulihnya kondisi sosial, ekonomi dan politik di provinsi ini. Semua pihak tentu perlu mengambil perannya masing-masing, sekerdil apapun peran akan turut membantu penangan dan pemulihan kondisi. Optimisme untuk bangkit harus terus bersinar meski halau hambatan struktural dan tantangan kultural terus berdatangan.

sumber berita : Sengkarut Masalah Penanganan Pandemi Di Yogyakarta – Madrasah Digital

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas