Tinjau Ulang Rasionalitas Peleburan Kemendikbudristek

Tepat pada Rabu 28 April 2021, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk membubarkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan memasukkan fungsinya ke dalam Kementerian Pendidikan (Kemendikbud), sehingga menjadi Kemendikbud-Ristek (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Berdasarkan berbagai sumber, peleburan ini dilatarbelakangi ide pembentukan Kementrian Investasi, yang oleh karena menimbang anggaran negara mengharuskan adanya penyesuaian jumlah kementrian, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Perubahan atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas.

Sejalan dengan belum selesainya keterangan dari pemerintah mengenai peleburan kementrian ini, yang oleh sebagian politisi diperkuat dengan pro-kontra; kemudian bagaimana dengan nasib seluruh perangkat pendidikan di tingkatan sekolah hingga pendidikan tinggi hari ini? Bahkan saat ini pun dipenuhi oleh tuntutan administratif jenjang karir, justru ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian koordinasi-konsultasi kelembagaan yang berubah.

Idealnya sebuah kebijakan adalah mengedepankan dimensi rasionalitas yang ringkas, memberikan jawaban kritis hingga dapat meminimalkan kontra, keluhan, hingga titik tolak atas kebijakan yang diputuskan.

Mengacu pada Rationality in Policy Decision Makingnya Clinton J. Andrews dalam Handbook of Public Policy, terdapat ukuran rasionalitas policy maker sebelum mengambil keputusan untuk sebuah kebijakan. Ukuran tersebut antara lain mencakup welfare maximization, public choice, multi-agent simulation, decision support systems, public participation.

Pertamawelfare maximization. Kebijakan yang diputusan seharusnya memuat perencanaan sosial yang integral-komperhensif dengan sasaran kemanfaatan yang lebih besar. Dalam rencana pemerintah, peleburan ini akan menghasilkan badan otonom baru yang langsung dinaungi Presiden, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sedangkan restrukturisasi membutuhkan proses atau waktu yang panjang serta anggaran yang tidak sedikit agar menstabilkan pembagian tugas, fungsi, pokok Kemendikbud-ristek dan BRIN. Apakah proses ini akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat atau sebaliknya menambah daftar permasalahan pendidikan di Indonesia?

Kedua, public choice. Pilihan publik berarti melihat kepentingan publik dengan pendekatan mikro ekonomi. Dalam pengambilan keputusan ini, pemerintah seharusnya meninjau kebijakan yang akan diputuskan dari sudut pandang ekonomi.

Karena, fokus kondisi riset di Indonesia dengan kondisi pendidikan di Indonesia adalah dua hal yang berbeda yang tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia, termasuk bagi mereka yang tergolong ke dalam perangkat pendidikan

Ketigamulti-agent simulation, adalah pendekatan generalisasi dengan memasukkan lebih banyak aktor kebijakan untuk mencapai kognisi rasionalitas yang lebih realistis. Dalam peleburan ini misalnya melibatkan Kementrian Keuangan, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Agama, dan Kementrian lainnya yang berkaitan. Agar sesuai dengan mewujudkan Indonesia 2045 dengan visi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, maka sebelum menetapkan kebijakan tahapan ini pun harus dilakukan dengan benar.

Keempat, decision support systems. Berupa inovasi penting dari sebuah kebijakan. Menjadikan analisis kebijakan sebagai aktivitas pendukung keputusan publik. Sistem pendukung keputusan memuat keputusan kunci untuk pengambilan keputusan merencanakan interaksi berulang-berkelanjutan antara publik dan pengambil keputusan. Ini akan lebih memaksimalkan para pakar pendidikan, peneliti, hingga ahli untuk melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi kebijakan sebelum peleburan Kementrian.

Kelima, public participation. Partisipasi publik diupayakan dengan mendemokratisasi, mendesentralisasikan, mendeprofesionalkan, dan mendemistifikasi maksud kebijakan apa yang ingin pemerintah putuskan. Dapat juga diartikan sebagai cara pemerintah berkomunikasi dengan seluruh komponen masyarakat.

Komunikasi yang baik akan menghasilkan keputusan yang lebih baik sampai kepada menekan konflik. Secara lebih intuitif, cara terbaik untuk mengetahui apa yang diinginkan dan agar dihargai adalah dengan bertanya kepada masyarakat.

Jika mengacu pada ukuran di atas, peleburan Kemendikbud-ristek hendaknya ditinjau ulang, agar menghasilkan kebermanfaatan, jawaban, dan soluusi bersama. Bukan sebaliknya, menambah deretan permasalahan riset, permasalahan pendidikan, dan permasalahan aktor kebijakan di Indonesia.

Kebijakan dengan hasil yang optimal diperoleh jika mengacu pada ukuran rasionalitas substantif, sedangkan untuk proses yang optimal ditentukan oleh rasionalitas prosedural yang beriringan.

ditulis oleh : Tati (Dosen Prodi Administrasi Publik UM Bandung)

sumber link : http://pundi.or.id/pundi/artikel/tinjau-ulang-rasionalitas-peleburan-kemendikbudristek

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas